MINAHASA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, para anggota DPRD serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD dan seluruh undangan dalam agenda penting pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembicaraan tingkat I merupakan bagian penting dari proses pembahasan perubahan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey dalam sambutannya menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki arti strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas kerja sama, perhatian dan komitmen dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran serta pengawasan.
“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati.
Pendapatan Daerah Mengalami Penyesuaian
Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah sebelum perubahan tercatat sebesar Rp1.129.894.707.421,00. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp1.056.691.475.105,15, atau mengalami penurunan sebesar Rp73.203.232.315,85.
Meski pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan peningkatan. PAD yang sebelumnya sebesar Rp131.819.817.423,00 meningkat menjadi Rp133.508.538.485,55, atau bertambah sebesar Rp1.688.721.062,55.
Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp973.254.286.602,00 menjadi Rp897.726.269.602,00, atau berkurang sebesar Rp75.528.017.000,00.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu bagian penting yang diperhitungkan pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD agar struktur anggaran tetap realistis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi fiskal daerah.
Belanja Daerah Meningkat
Pada sisi belanja, Bupati menjelaskan bahwa belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.151.020.530.877,00, kemudian setelah perubahan menjadi Rp1.195.734.409.265,27.
Dengan demikian, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp44.713.878.388,27.
Peningkatan tersebut antara lain terlihat pada belanja operasi yang semula sebesar Rp877.588.049.023,04 menjadi Rp967.995.663.436,35.
Sementara itu, belanja modal meningkat dari Rp52.733.560.840,96 menjadi Rp82.642.667.565,92, atau bertambah sebesar Rp29.909.106.724,96.
Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan dari Rp6.000.000.000,00 menjadi Rp13.246.240.574,00, atau bertambah sebesar Rp7.246.240.574,00.
Sedangkan belanja transfer mengalami penyesuaian dari Rp214.698.921.013,00 menjadi Rp131.849.837.689,00, atau berkurang sebesar Rp82.849.083.324,00.
Bupati menegaskan bahwa perubahan struktur belanja tersebut harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi perubahan administratif dalam dokumen anggaran.
Pembiayaan dan Total APBD
Dengan adanya perubahan pada sisi pendapatan dan belanja, total defisit sebelum perubahan sebesar Rp21.125.823.456,00 berubah menjadi Rp139.042.934.160,12, atau mengalami perubahan sebesar Rp117.917.110.704,12.
Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp33.000.000.000,00 menjadi Rp150.917.110.704,12.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan nilai sebesar Rp150.917.110.704,12.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp11.874.176.544,00, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp139.042.934.160,12.
Dengan struktur perubahan tersebut, total APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan menjadi Rp1.207.608.585.809,27, meningkat sebesar Rp44.713.878.388,27 dibandingkan APBD sebelum perubahan yang sebesar Rp1.162.849.707.421,00.
Bupati: Perubahan APBD Harus Dirasakan Masyarakat
Bupati Robby Dondokambey menekankan bahwa perubahan APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, perubahan anggaran harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan yang berkembang sepanjang tahun anggaran.
Karena itu, Bupati mengharapkan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD dapat dilakukan secara konstruktif, objektif serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati menyebutkan sejumlah sektor yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan anggaran, di antaranya pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, perlindungan sosial serta berbagai agenda strategis pembangunan Kabupaten Minahasa.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa agar memastikan setiap program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
“Jangan sampai perubahan anggaran hanya menghasilkan perubahan administrasi, tetapi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Bupati.
Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Minahasa
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik antara pemerintah daerah dan DPRD maupun dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, semangat kolaborasi menjadi modal penting dalam menggerakkan pembangunan daerah dan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa sebagai “Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas perhatian dan kerja sama yang telah terbangun selama ini.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, objektif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey turut menyampaikan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2024–2029.
Momentum tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh anggota DPRD untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa.
Rapat paripurna kemudian menjadi bagian penting dalam rangka melanjutkan seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan semangat kebersamaan, keterbukaan dan tanggung jawab, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa.(Mey)
