MINAHASA SELATAN – Komitmen memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Minahasa Selatan terus diperkuat melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam audiensi Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Mokhamad Cucu Zakaria, bersama Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH, yang berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain membahas berbagai capaian penyelenggaraan JKN di daerah, audiensi juga menjadi forum untuk menyamakan langkah dalam meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat Minahasa Selatan.
Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Mokhamad Cucu Zakaria, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang selama ini terus berkomitmen menjaga keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, badan usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah perluasan kepesertaan JKN melalui pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah. Sesuai ketentuan yang berlaku, anggota keluarga seperti orang tua, mertua, anak keempat dan seterusnya, maupun anggota keluarga lain yang memenuhi persyaratan dapat didaftarkan sebagai peserta JKN sehingga memperoleh perlindungan kesehatan yang sama.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi keluarga ASN, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Minahasa Selatan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan kalangan dunia usaha melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan CSR diharapkan dapat diarahkan untuk membantu pembiayaan kepesertaan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan.
Menurut Mokhamad Cucu Zakaria, keterlibatan sektor swasta akan menjadi nilai tambah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus mempercepat terwujudnya cakupan kepesertaan JKN yang semakin optimal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pelaksanaan Program JKN sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia menilai kehadiran Program JKN telah memberikan manfaat besar dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa terkendala kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas.
Bupati juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha, agar dapat berpartisipasi dalam mendukung keberlangsungan Program JKN melalui berbagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi. Kedua belah pihak sepakat bahwa keberhasilan Program JKN merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat, diharapkan pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Minahasa Selatan dapat terus berkembang, menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera sesuai arah pembangunan nasional,.(mey)
