MINAHASA – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, MSi, mewakili Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP, menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, AK, MM, QRMP, CGRS.
Kehadiran Sekda Lynda Watania dalam forum strategis tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pengawasan keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Forum ini membahas sejumlah isu krusial, di antaranya peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antar kepala daerah dan jajaran pemerintah provinsi dalam menyamakan persepsi terkait penerapan pengawasan berbasis risiko. Hal ini dinilai penting guna memastikan setiap program pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini memberikan nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan.
“Melalui forum ini, kami memperoleh arahan serta penguatan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Ini menjadi langkah penting agar pengelolaan keuangan dan pembangunan di Minahasa semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Watania menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum ini, Pemkab Minahasa menegaskan keseriusannya dalam menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat.(Meyke)
