Geger Minahasa! Mantan Kadis Perdagangan Jadi Tersangka, Diduga Peras Kepala Pasar Rp124 Juta

  • Bagikan

MINAHASA – Kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala pasar di Kabupaten Minahasa memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Perdagangan berinisial DW sebagai tersangka, Rabu (28/10/2026) malam.

Penetapan yang dilakukan sekitar pukul 20.30 WITA itu berkaitan dengan dugaan permintaan uang dan barang kepada sejumlah kepala pasar ketika DW masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan pada 2024.

Usai penetapan tersangka, DW dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Papakelan, Tondano,

Berawal dari Temuan BPK

Pengungkapan perkara ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 2025. Dalam laporan tersebut, ditemukan kekurangan setoran retribusi pasar dengan nilai mencapai Rp444.547.000.

Temuan itu kemudian menjadi salah satu pintu masuk untuk menelusuri persoalan penyetoran retribusi pasar, termasuk dugaan adanya permintaan uang dan barang kepada sejumlah kepala pasar oleh pejabat yang saat itu memiliki kewenangan di lingkungan Dinas Perdagangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan masa jabatan DW pada 2024.

Menurut pihak kejaksaan, setoran berupa uang maupun barang diduga diminta secara paksa dari sejumlah kepala pasar. Praktik yang disangkakan itu kini menjadi bagian dari perkara hukum yang ditangani Kejari Minahasa.

Uang Tunai Rp102,4 Juta, Barang Rp21,6 Juta

Dalam penyelidikan perkara tersebut, nilai uang dan barang yang diduga diterima DW tercatat mencapai Rp124.039.000.

Rinciannya, uang tunai sebesar Rp102.400.000 dan penerimaan dalam bentuk barang atau natura senilai Rp21.639.000.

Kajari mengungkapkan, kepala pasar yang diduga menjadi korban berasal dari empat wilayah, yakni Tondano, Remboken, Langowan, dan Sonder.

Rincian tersebut disampaikan Rama Eka Darma dalam konferensi pers pada Rabu malam. Ia didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele, S.H., M.H.

Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Atas dugaan perbuatannya, DW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaan. Sebagaimana disampaikan Kajari Minahasa, tersangka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.

Penetapan DW sebagai tersangka menandai perkembangan penting dalam penanganan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar di Minahasa. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban tersangka berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, DW tetap memiliki hak untuk membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Mey)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan