MINAHASA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas terus diperkuat. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Pelayanan Publik dalam rangka pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa.

Kegiatan yang berlangsung di Azana Essence Villa Agape Manado, Pineleng, Selasa (17/11/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas instansi guna menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, terpadu, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam upaya pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa.
Menurut Bupati, pembentukan MPP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dijangkau, serta memberikan kepastian dalam setiap proses administrasi maupun pelayanan lainnya.
Ia menegaskan, penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif, melainkan harus menjadi landasan nyata dalam membangun kolaborasi dan sinergitas antarlembaga.
“Kerja sama ini tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan yang nyata, terkoordinasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Robby Dondokambey juga mengharapkan seluruh instansi yang terlibat dapat memberikan dukungan maksimal, baik melalui penyediaan jenis layanan, penempatan petugas yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi, maupun peningkatan koordinasi antarinstansi.
Selain itu, setiap jenis pelayanan diharapkan memiliki standar operasional yang jelas dengan mengedepankan keramahan, profesionalitas, disiplin, serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengingatkan bahwa keberhasilan Mal Pelayanan Publik tidak semata-mata diukur dari tersedianya gedung maupun fasilitas pendukung, tetapi lebih dari itu, sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan dalam memperoleh pelayanan.
Karena itu, integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, serta semangat melayani harus menjadi budaya kerja yang melekat pada seluruh aparatur dan petugas pelayanan.
“Mari kita tinggalkan pola pikir bahwa masyarakat membutuhkan kita. Sebaliknya, kitalah yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Jadikan setiap tugas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, daerah, dan masyarakat Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Bupati berharap, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, komitmen seluruh instansi semakin kuat untuk bersama-sama menghadirkan pelayanan publik yang prima, terintegrasi, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kerja sama tersebut sebagai awal dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa.
Dengan penguatan sinergi lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis kehadiran Mal Pelayanan Publik nantinya dapat menjadi pusat pelayanan terpadu yang memberikan kemudahan akses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan masyarakat secara lebih efektif, transparan, dan profesional.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan instansi vertikal, kepala badan dan dinas, serta jajaran pimpinan instansi terkait.
Melalui langkah ini, Pemkab Minahasa terus mempertegas komitmennya membangun pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Pakatua wo Pakalawiren.(Mey)












