Tondano, 8 September 2025 —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025), bertempat di Ruang Sidang DPRD Minahasa.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Minahasa, Drs. Robby Longkutoy, MM, didampingi Wakil Ketua I, Putri Pontororing, SE, MM, dan Wakil Ketua II, Adrie Kamasi, SH, MH. Hadir pula para anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati, Vanda Sarundajang, SS, dan Sekretaris Daerah, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Minahasa. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting kebijakan fiskal pemerintah daerah, sehingga harus disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mengagendakan rapat paripurna ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun Tanah Minahasa yang kita cintai,” ujar Bupati Robby.
Ia menambahkan bahwa arah perubahan anggaran tahun ini difokuskan pada berbagai prioritas pembangunan strategis. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan potensi pariwisata dan budaya lokal.
“Saya percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat, kita dapat mengelola anggaran ini secara efektif demi kesejahteraan rakyat Minahasa,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa, Robby Longkutoy, menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal setiap tahapan pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 agar tetap transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“DPRD bersama pemerintah daerah akan menelaah secara mendalam dokumen yang diserahkan, dengan harapan hasilnya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta memperkuat pembangunan yang merata di seluruh Minahasa,” ujarnya.
Dengan dimulainya pembahasan ini, diharapkan lahir kebijakan anggaran yang lebih responsif, solutif, dan tepat sasaran demi terwujudnya Minahasa yang maju dan sejahtera.(Mei)
