ASTAGA! Diduga Dana Saham Anggota Bermasalah, Ketua TP-PKK Paslaten Kakas Jadi Sorotan

  • Bagikan

MINAHASA – Harapan memperoleh keuntungan dari usaha investasi saham yang dikelola di lingkungan TP-PKK Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, kini justru berubah menjadi keresahan. Setelah kurang lebih tiga tahun berjalan, usaha tersebut menghadapi polemik menyusul munculnya keluhan sejumlah anggota yang mengaku kesulitan menarik kembali dana penyertaan modal mereka.

Persoalan ini menjadi perhatian karena d yang dikelola berasal dari kepercayaan puluhan anggota dengan nilai investasi yang tidak sedikit. Kini, ketika sejumlah anggota ingin menarik modalnya, pengembalian dana disebut tidak dapat dilakukan sesuai harapan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar pengelola memberikan pertanggungjawaban secara terbuka. Anggota ingin mengetahui apakah dana yang dihimpun masih tersedia, bagaimana penggunaannya selama ini, serta sejauh mana kemampuan usaha memenuhi kewajiban kepada para pemilik saham.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah anggota yang terlibat diperkirakan mencapai 60 hingga 70 orang. Besaran modal yang disetorkan pun berbeda-beda, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp20 juta untuk setiap anggota.

Selain persoalan pengembalian modal, mekanisme keuntungan usaha juga menjadi perhatian. Skema yang dikenal dengan istilah satu banding tiga disebut-sebut menjadi salah satu daya tarik bagi anggota untuk menanamkan modal. Namun, seiring munculnya persoalan pencairan, anggota mulai membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai perhitungan keuntungan dan pengelolaan dana tersebut.

Seorang anggota yang meminta namanya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa kondisi saat ini membuat anggota tidak lagi merasa leluasa melakukan transaksi sebagaimana sebelumnya. Permintaan pengembalian modal pun masih menyisakan persoalan.

Menurutnya, yang dibutuhkan anggota bukan sekadar penjelasan lisan, melainkan bukti nyata mengenai kondisi keuangan usaha. Laporan pemasukan, pengeluaran, jumlah pinjaman yang beredar, hingga daftar kewajiban kepada anggota dinilai perlu dibuka agar tidak menimbulkan spekulasi lebih jauh.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Desa Paslaten, Yanti Laky Poendoko, melalui Hukum Tua Desa Paslaten saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Jumat (6/11/2026), memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya dugaan pengelolaan usaha yang menyimpang dari aturan maupun prosedur investasi saham.

Pihaknya menyatakan bahwa pengelolaan selama ini telah mengikuti mekanisme yang diterapkan. Ia juga menjelaskan bahwa pengembalian modal sebenarnya sudah dilakukan terhadap sebagian anggota, sedangkan sisanya masih menunggu ketersediaan dana.

Menurut penjelasannya, proses pencairan berkaitan dengan pembayaran kewajiban dari anggota lain yang masih memiliki pinjaman. Dengan demikian, dana yang diminta untuk dikembalikan belum seluruhnya dapat dipenuhi.

Terkait tudingan kurangnya keterbukaan, Yanti juga menegaskan bahwa pengurus tidak pernah bermaksud menyembunyikan kondisi keuangan. Ia menyebutkan bahwa pembukuan dan perkembangan arus keuangan telah menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan bersama anggota.

Untuk meredam polemik yang berkembang, pengurus merencanakan pertemuan dengan seluruh anggota pada Selasa pekan depan. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk memaparkan kondisi keuangan serta pembukuan usaha secara menyeluruh.

Namun, pertemuan itu kini menjadi ujian bagi pengurus. Sebab, anggota tentu mengharapkan adanya penjelasan yang konkret, disertai data yang dapat diperiksa bersama, bukan hanya penyampaian secara umum.

Transparansi mengenai total dana yang dihimpun, jumlah pinjaman yang belum dikembalikan, posisi keuntungan, serta kewajiban pengembalian modal menjadi hal penting untuk menjernihkan persoalan.

Apalagi, usaha yang melibatkan puluhan anggota tersebut sudah berjalan selama tiga tahun. Kepercayaan yang telah dibangun tentu harus dijaga melalui pengelolaan yang akuntabel dan pertanggungjawaban yang jelas.

Publik kini menunggu hasil pertemuan tersebut. Apakah pengurus mampu memberikan jawaban atas keresahan anggota sekaligus memastikan kepastian pengembalian modal? Atau justru polemik ini akan semakin melebar apabila persoalan keuangan tidak dijelaskan secara terbuka?

Yang pasti, nasib dana anggota dan kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan usaha menjadi persoalan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan