Pemkab Minahasa Perkuat Sinergi Enam OPD, Layanan PAUD Holistik Integratif Jadi Prioritas

  • Bagikan

MINAHASA – Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan anak. Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

Komitmen tersebut diwujudkan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) dalam kegiatan pembahasan dokumen kerja lintas sektor untuk pemenuhan delapan indikator PAUDHI pada satuan PAUD, yang berlangsung di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi anak usia dini. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Enam OPD yang terlibat dalam kerja sama ini meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Bapelitbangda Minahasa.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, SSTP, MAP, bersama enam kepala OPD terkait. Kegiatan tersebut disaksikan Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Bunda PAUD, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, SE, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia Tewu, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Satuan PAUD tidak hanya menjadi tempat bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan dasar, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kesehatan, pembentukan karakter, serta perlindungan anak.

“PAUD berkualitas tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar. Layanan ini juga harus didukung pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” jelasnya.

Agnesia menjelaskan, terdapat delapan indikator yang menjadi acuan dalam pemenuhan layanan PAUDHI. Seluruh indikator tersebut dirancang untuk memastikan kebutuhan anak dapat dikenali dan ditangani melalui dukungan satuan pendidikan, keluarga, serta berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Indikator pertama adalah penyelenggaraan kelas orang tua sebagai sarana meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pola pengasuhan dan kebutuhan anak usia dini. Melalui kegiatan ini, orang tua diharapkan semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.

Indikator kedua mencakup pemantauan pertumbuhan anak melalui pencatatan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sementara itu, indikator ketiga berfokus pada pemantauan perkembangan anak sesuai tahapan usianya, sehingga kebutuhan dukungan terhadap setiap anak dapat diketahui secara lebih tepat.

Selanjutnya, indikator keempat menekankan pentingnya koordinasi dengan unit layanan terkait untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan peserta didik. Indikator kelima adalah penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan satuan PAUD sebagai bagian dari pembentukan kebiasaan positif sejak dini.

Indikator keenam berkaitan dengan pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan/atau makanan bergizi bagi anak. Indikator ketujuh meliputi pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik, sedangkan indikator kedelapan memastikan tersedianya fasilitas sanitasi yang layak serta akses terhadap air bersih.

“Pemenuhan indikator ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari satuan PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, hingga perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agnesia menekankan bahwa koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas dan layanan kesehatan terdekat, perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan imunisasi, serta pemantauan pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Selain aspek kesehatan, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari di lingkungan PAUD. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan langkah sederhana yang memiliki peran penting dalam membangun fondasi kesehatan anak sejak usia dini.

Pada saat yang sama, ketertiban administrasi dan keakuratan data peserta didik turut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan PAUDHI. Pencatatan identitas anak, pemantauan kepemilikan NIK, serta pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diperlukan untuk menunjang penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Pendataan anak juga menjadi perhatian, termasuk pencatatan identitas peserta didik serta pemutakhiran data melalui Dapodik,” jelasnya.

Agnesia juga menjelaskan bahwa penerapan PAUDHI tidak mengharuskan setiap satuan PAUD menyediakan seluruh jenis layanan secara mandiri. Sebaliknya, satuan PAUD diharapkan mampu menjadi penghubung yang memudahkan anak dan keluarga dalam mengakses layanan esensial yang dibutuhkan.

Dengan pendekatan tersebut, pemenuhan kebutuhan anak dapat dilakukan melalui pembagian peran dan koordinasi yang jelas antara satuan pendidikan, orang tua, tenaga kesehatan, serta perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan berjalan secara terpadu.

“Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar dukungan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan dapat berjalan terpadu,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Drs. Maudy Pangerapan, MAP; Kepala Dinas Sosial, Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes; serta Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes.

Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustine Mangundap, SE; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Meidy Rengkuan, SH, MAP; serta Kepala Bapelitbangda Minahasa, Edwin Muntu.

Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Lidya Pelealu, SSTP, MAP, bersama para kepala seksi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF serta jajaran staf.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong terwujudnya layanan PAUD yang tidak hanya berkualitas dari sisi pendidikan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembangunan fondasi generasi masa depan Minahasa yang sehat, cerdas, terlindungi, dan berkembang secara optimal.(Mey)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Komentar ditutup.