MPP Minahasa Ditargetkan Beroperasi 2027, RD-VaSung Siapkan Layanan Terpadu untuk Permudah Urusan Warga

  • Bagikan

MINAHASA – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dipersiapkan adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah pusat layanan terpadu yang dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Kehadiran MPP diharapkan menjadi babak baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa. Dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu gedung, masyarakat nantinya tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk mendatangi sejumlah kantor berbeda demi menyelesaikan satu atau beberapa urusan administrasi.

Di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Pemerintah Kabupaten Minahasa menargetkan fasilitas tersebut mulai beroperasi pada tahun 2027.

Pembangunan MPP bukan sekadar menghadirkan gedung pelayanan baru, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, mudah dijangkau, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang menaruh harapan besar agar keberadaan MPP mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan pemerintah.

Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian proses, kemudahan akses informasi, serta pelayanan yang lebih efisien tanpa harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

Pemerintah daerah juga menginginkan agar MPP menjadi ruang pelayanan yang mengedepankan keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen, tetapi juga merasakan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan, S.Sos., menjelaskan bahwa pembangunan gedung MPP saat ini masih berlangsung. Pekerjaan terus dipacu agar fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan dipersiapkan untuk mendukung operasional pelayanan pada 2027.

Menurut Lontaan, MPP nantinya akan menampung berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah maupun instansi terkait, sehingga masyarakat bisa mengakses sejumlah kebutuhan administrasi melalui satu lokasi.

Layanan yang direncanakan hadir antara lain pelayanan perizinan melalui PTSP, urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), administrasi kependudukan, pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), perpajakan daerah melalui Bapenda, serta pelayanan Samsat dan keimigrasian.

Tidak hanya mengandalkan layanan dari pemerintah kabupaten, Pemkab Minahasa juga membuka peluang menghadirkan perwakilan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan semakin memperluas cakupan pelayanan yang dapat diakses masyarakat di satu tempat.

“Jadi warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” jelas Lontaan, Kamis (22/10/2026).

Ia menegaskan, penyatuan berbagai layanan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Kemudahan ini juga dinilai penting bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke lokasi berbeda untuk menyelesaikan keperluan administrasi.

Selain aspek kemudahan, kualitas pelayanan menjadi perhatian penting dalam persiapan operasional MPP. Lontaan berharap seluruh unsur yang nantinya terlibat dapat memberikan pelayanan secara profesional, cepat, ramah, dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang bersih, dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan dan kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta komitmen seluruh petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Karena itu, persiapan menuju pengoperasian MPP diharapkan berjalan seiring dengan penataan mekanisme pelayanan dan penguatan koordinasi dengan instansi yang akan bergabung.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, MPP Minahasa berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat reformasi birokrasi di daerah. Pelayanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah kantor diharapkan dapat diakses secara lebih terkoordinasi, dengan prosedur yang jelas dan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Manfaat tersebut juga dirasakan sebagai harapan oleh masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, menyambut positif rencana pengoperasian MPP karena dinilai dapat mempermudah berbagai kebutuhan administrasi yang selama ini harus diurus di tempat berbeda.

Ia berharap fasilitas tersebut benar-benar memberikan kemudahan ketika mulai beroperasi, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani oleh perjalanan dari satu kantor ke kantor lainnya.

Bagi masyarakat, keberadaan MPP bukan hanya tentang tersedianya satu gedung pelayanan, tetapi juga harapan akan perubahan cara pemerintah melayani warganya. Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta pembangunan daerah.

Dengan pembangunan yang masih berlangsung dan target operasional pada 2027, Pemkab Minahasa diharapkan terus mematangkan seluruh persiapan agar MPP dapat berfungsi optimal sejak mulai dibuka.

Melalui langkah ini, kepemimpinan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa.(Mey)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan