Wabup Vanda Sarundajang Dorong Sinergi OPD dalam Evaluasi Program MCSP 2025

Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat evaluasi pencapaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Ibu Vanda Sarundajang, S.S, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Rabu (1/10/2025).

Rapat strategis ini turut dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag PBJ, Kabag Hukum, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.

Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Wabup VaSung menekankan bahwa keberhasilan program MCSP hanya dapat tercapai apabila seluruh perangkat daerah bersinergi dan bergerak sejalan. Ia mengingatkan bahwa penguatan pengawasan dan pencegahan di setiap lini merupakan kunci dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah.

“MCSP bukan hanya sekadar program, melainkan instrumen penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi antar-OPD menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas VaSung.

Lebih lanjut, ia juga mendorong setiap perangkat daerah untuk tidak melihat evaluasi hanya sebagai rutinitas administratif. Menurutnya, evaluasi adalah bagian dari komitmen bersama untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus menemukan solusi yang tepat dan cepat.

“Dengan evaluasi, kita bisa mengetahui sejauh mana capaian yang sudah diraih, hambatan yang muncul, dan langkah apa yang perlu diperkuat ke depan. Semua ini kita lakukan demi Minahasa yang lebih maju,” tambahnya.

Rapat evaluasi MCSP 2025 ini menjadi wadah strategis bagi Pemkab Minahasa dalam menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus menyusun rencana tindak lanjut. Melalui pendekatan yang kolaboratif, pemerintah daerah berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin solid, inovatif, dan berdaya guna bagi masyarakat.(MK)