Wabup Minahasa Vanda Sarundajan

Manado, Senin 25 Agustus 2025 — Wakil Bupati Minahasa, Ibu Vanda Sarundajang, S.S, mewakili Bupati Minahasa menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Agenda kunjungan ini membahas secara khusus Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Stevanus. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan arah kebijakan APBN dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut:

Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH (Wakil Gubernur Sulawesi Utara)

H. Ahmad Narwadi, S.Ag (Ketua Komite IV DPD RI)

Dr. Hj. Elviana, M.Si (Wakil Ketua Komite IV DPD RI)

Sinta Rosma Yenti, S.Ap., M.A. (Wakil Ketua Komite IV DPD RI)

Dr. Maya Romantis, M.A., Ph.D (Koordinator Tim)

Serta anggota Komite IV DPD RI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi kepada Komite IV DPD RI yang memilih Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, sebagai bagian dari daerah yang turut dilibatkan dalam pembahasan kebijakan nasional.

“Kehadiran Komite IV DPD RI di Sulawesi Utara merupakan momentum penting bagi kami di daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung setiap kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat, terutama dalam pengelolaan APBN 2026 agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Vanda Sarundajang.

Lebih lanjut, Vanda menegaskan bahwa aspirasi daerah sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan APBN. Hal ini agar program pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat Minahasa.

Kunker ini juga menjadi forum dialog antara DPD RI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait, dengan menyoroti beberapa isu strategis, di antaranya:

Penguatan transfer ke daerah (TKD) dan dana desa agar lebih tepat sasaran.

Optimalisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa.(MK)