MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional guna memastikan ketersediaan serta kestabilan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP didampingi Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S, Selasa (10/3/2026).
Sidak ini turut melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kehadiran pemerintah daerah di tengah aktivitas pasar bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pokok menjelang libur Lebaran.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, SH, MH, Wakapolres Minahasa Kompol Jon Rumate, serta Danramil Eris Farisnop Ompoeo yang mewakili Dandim.
Saat meninjau sejumlah lapak pedagang dan area distribusi bahan pokok, Bupati Robby Dondokambey bersama rombongan berdialog langsung dengan pedagang maupun warga yang sedang berbelanja. Momen tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan yang mereka rasakan belakangan ini.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang mulai sulit ditemukan di pangkalan resmi.
Menurut warga, tabung gas tersebut kini tidak lagi mudah didapatkan seperti biasanya. Jika pun tersedia, gas bersubsidi itu sering kali dijual di warung atau pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal.
“Kalau ada gas biasanya di warung, bukan di pangkalan. Harganya sudah Rp30 ribu sampai Rp38 ribu per tabung,” keluh beberapa warga kepada Bupati saat sidak berlangsung.
Selain mahal, warga juga menilai distribusi gas bersubsidi belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan. Mereka menduga sebagian pangkalan tidak menyalurkan LPG secara langsung kepada masyarakat, melainkan kepada pihak lain sehingga kuota yang tersedia untuk warga menjadi terbatas.
“Kami berharap pemerintah bisa menegur bahkan memberi sanksi kepada pangkalan yang tidak menyalurkan gas sesuai aturan. Karena yang susah akhirnya masyarakat,” ungkap salah satu warga.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindak tegas pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi.
Menurutnya, LPG 3 kilogram merupakan program subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil, sehingga distribusinya harus benar-benar tepat sasaran.
“Pemerintah tidak akan mentolerir pangkalan yang sengaja bermain dalam distribusi LPG bersubsidi. Jika terbukti melanggar aturan, tentu akan ada tindakan tegas,” tegas Dondokambey.
Selain melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengajukan penambahan kuota LPG 3 kilogram selama bulan Ramadhan, mengingat kebutuhan masyarakat biasanya meningkat menjelang perayaan Idulfitri.
Bupati berharap dengan langkah tersebut, ketersediaan gas bersubsidi dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkannya dengan harga yang wajar.
Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi pasar serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalani bulan Ramadhan dan menyambut Lebaran dengan lebih tenang.
