MINAHASA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memastikan kebijakan anggaran berjalan searah dengan kebutuhan pembangunan daerah kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (23/9/2026).
Agenda yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa tersebut membahas Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum perubahan anggaran daerah ditetapkan dan dilaksanakan.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, hadir bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Hadir pula para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSUD, serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Dalam penyampaiannya, Bupati Robby memberikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah dilalui bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD. Ia menilai pembahasan perubahan APBD merupakan momentum untuk kembali memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah tetap memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Menurutnya, dinamika kondisi daerah dapat menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah. Karena itu, perubahan APBD harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan program pemerintah, bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen keuangan.
Bupati menekankan agar seluruh perangkat daerah memiliki perhatian yang sama terhadap kualitas pelaksanaan anggaran. Program yang telah direncanakan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terukur, serta memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya bagaimana anggaran terserap, tetapi bagaimana anggaran tersebut menghasilkan manfaat dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Bupati Robby.
Ia juga meminta perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah menjadi prioritas, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran, lanjutnya, harus dilakukan secara cermat agar setiap sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat memberikan hasil yang optimal.
Dalam kesempatan tersebut, perhatian juga diarahkan pada kondisi lingkungan yang saat ini perlu diantisipasi bersama. Bupati mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca panas dan potensi dampak fenomena El Niño.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, sehingga langkah pencegahan tidak dapat dilakukan hanya ketika bencana telah terjadi. Kesiapan perangkat pemerintah, koordinasi lintas sektor dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut.
Bupati mengajak seluruh pihak untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan serta melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini.
“Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan jauh lebih penting, sehingga potensi dampak yang lebih besar dapat kita hindari,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Bupati berharap hasil pembahasan Perubahan APBD 2026 nantinya dapat segera diterjemahkan oleh seluruh perangkat daerah ke dalam pelaksanaan program yang konkret.
Ia mengingatkan agar perubahan APBD tidak berhenti pada proses pengesahan, tetapi benar-benar menjadi dasar untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
“Setelah ditetapkan, mari kita kawal bersama pelaksanaannya. Anggaran harus hadir dalam bentuk program dan pelayanan yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Robby juga menegaskan pentingnya kesinambungan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menyebut perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yang terpenting, seluruh proses tersebut tetap diarahkan pada kepentingan daerah dan masyarakat.
Dengan selesainya tahapan Pembicaraan Tingkat II, Bupati berharap sinergi eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan perubahan APBD hingga akhir tahun anggaran.
“Semua yang kita lakukan harus memiliki arah yang jelas dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Minahasa,” pungkasnya.(Mey)
