Pemkab Minahasa Sampaikan KUA–PPAS 2026, DPRD Gelar Rapat Paripurna Bahas Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang digelar pada Senin, 17 November 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa, Drs. Robby Longkutoy, MM, dan dihadiri oleh unsur pimpinan pemerintahan daerah. Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S, turut hadir untuk menyampaikan penjelasan, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan menjadi pijakan penyusunan APBD 2026.

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan KUA–PPAS merupakan tahap strategis dalam memastikan sinergi antara visi pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan anggaran. Dokumen ini mencerminkan prioritas pembangunan Minahasa mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, hingga optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Turut hadir Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, para Wakil Ketua serta Anggota DPRD Minahasa, dan unsur Forkopimda, antara lain Wakapolres Minahasa Kompol Djonny Rumate, S.Sos, Danramil Kakas Kapten Inf. Jansen Linoe, serta Kasubsi Intelijen Kejari Minahasa, Hiero E.B. Lasut, SH.

Kehadiran jajaran Pemkab Minahasa bersama pimpinan instansi vertikal, pihak perbankan, BUMN/BUMD, pakar dewan, mahasiswa Universitas Negeri Manado (UNIMA), serta insan pers semakin menegaskan pentingnya rapat ini dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan anggaran daerah.

Rapat Paripurna berlangsung tertib dan konstruktif, menjadi momentum penting dalam rangkaian pembahasan APBD Minahasa Tahun Anggaran 2026. Dengan penyampaian awal KUA–PPAS ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa selanjutnya akan melanjutkan pembahasan mendalam guna memastikan APBD 2026 dapat menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.(Meyke)