MANADO — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (23/2/2026).
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Wale Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, didampingi Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, serta Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum koordinasi penting dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah, mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan akses keuangan masyarakat, serta mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Utara.
Dalam keterangannya, Wabup Vanda Sarundajang menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam forum tersebut merupakan wujud komitmen nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong transformasi tata kelola keuangan yang lebih modern dan transparan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Di sisi lain, digitalisasi transaksi daerah serta perluasan akses keuangan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh upaya tersebut,” ujar Sarundajang.
Ia menambahkan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi layanan keuangan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat diminimalisir dan pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Penandatanganan MoU optimalisasi PAD antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 15 pemerintah kabupaten/kota, dan Bank SulutGo menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui implementasi sistem pembayaran digital, integrasi data pajak dan retribusi, serta pemanfaatan kanal perbankan daerah secara maksimal.
Selain itu, forum HLM juga membahas strategi penguatan sektor pangan sebagai salah satu faktor utama pengendalian inflasi, optimalisasi peran TP2DD dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah, serta percepatan inklusi keuangan melalui TPAKD dan KDEKS guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur KDEKS Radlyah H. Jan, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Sulawesi Utara, jajaran direksi Bank SulutGo, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Minahasa didampingi Kepala Bapenda, Kepala BAPPELITBANGDA, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Kerja Sama, serta Kepala Bagian Perekonomian.
Melalui forum strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan tekad untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan kebijakan ekonomi yang diambil mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan di Bumi Nyiur Melambai.(Meyke)
