TONDANO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi memulai pembahasan krusial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi pijakan utama bagi arah pembangunan daerah selama satu tahun mendatang, dengan fokus pada penguatan kualitas layanan dasar serta percepatan ekonomi lokal.
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I digelar pada Jumat (28/11/2025) di Ruang Sidang DPRD Minahasa. Sidang dipimpin Ketua DPRD, Robby Longkutoy, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing dan Adrie Kamasi, serta dihadiri 28 dari total 35 anggota Dewan. Kehadiran mayoritas anggota menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, DPRD menerima nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 dari Pemerintah Kabupaten Minahasa. Proses ini menjadi tahap awal pembahasan sebelum memasuki rapat lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar).
Komitmen Pemda Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 disusun secara realistis dan terukur berdasarkan dokumen perencanaan daerah.
“APBD ini disusun berlandaskan pada prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD, kebijakan nasional, tantangan ekonomi dan sosial, serta kebutuhan pembangunan yang mendesak dan strategis,” ujar Bupati Dondokambey.
Ia menjelaskan bahwa RAPBD 2026 menunjukkan adanya defisit yang tetap dapat dikendalikan melalui mekanisme pembiayaan netto. Pemerintah daerah memastikan seluruh kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal dan mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Postur RAPBD 2026
Bupati Dondokambey memaparkan ringkasan postur RAPBD 2026 sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp 1.126.800.207.421
Belanja Daerah: Rp 1.147.926.030.877
Defisit Anggaran: Rp 21.125.823.456
Pembiayaan Netto: Rp 21.125.823.456 (menutup seluruh defisit)
Total Belanja APBD: Rp 1.147.926.030.877
Dari sisi komposisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 128,72 miliar, sementara porsi dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi dengan total Rp 973,25 miliar.
Defisit sebesar Rp 21,12 miliar akan dibiayai penuh melalui pembiayaan netto, yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Empat Fokus Prioritas Pembangunan 2026
Pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan empat prioritas utama yang menjadi landasan alokasi anggaran tahun 2026:
1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar
Meliputi pemerataan pendidikan inklusif, penguatan layanan kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan, penurunan kemiskinan, serta penyediaan perlindungan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan
Melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta revitalisasi pasar rakyat. Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi yang ramah masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur Merata dan Berkelanjutan
Fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, fasilitas publik, hingga pelayanan air bersih yang merata di seluruh wilayah Minahasa.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum
Setelah penyampaian nota pengantar, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum (PU) dari fraksi-fraksi DPRD, termasuk PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar. Masing-masing fraksi memberikan penekanan terkait efektivitas penganggaran, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan ekonomi kerakyatan, serta akuntabilitas belanja daerah.
Langkah Lanjut Pembahasan
Bupati Dondokambey menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya telah menginstruksikan TAPD untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan menyiapkan pembahasan lebih detail bersama Banggar DPRD,” ujar Bupati.
Dengan berjalannya seluruh tahapan ini, DPRD dan Pemkab Minahasa menargetkan penyelesaian pembahasan RAPBD tepat waktu agar pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun.(Meyke)
