Minahasa, Selasa 2 September 2025 – Bupati Minahasa, Bapak Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Ibu Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri mengikuti jalannya rapat dari Ruang Command Center, dengan turut melibatkan jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Inflasi, menurutnya, bukan hanya isu ekonomi semata tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan langkah-langkah konkret di lapangan, mulai dari pengawasan distribusi bahan pokok, stabilisasi harga, hingga kerja sama lintas sektor,” ujar Mendagri.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan bahwa Pemkab Minahasa siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, khususnya dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah. Ia menegaskan, langkah-langkah strategis akan terus dilakukan untuk menekan potensi inflasi, termasuk penguatan ketahanan pangan lokal dan kerja sama dengan pelaku usaha.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Kami akan terus melakukan monitoring dan pengendalian, serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, menambahkan bahwa Pemkab akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta memperkuat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha juga akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga.
Rakor ini diikuti secara serentak oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Pemerintah berharap koordinasi berjenjang tersebut mampu melahirkan langkah konkret dan terukur dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.(MK)
